
Foto source google
DENGGOL Bicara Siapa Dia:Tata Kelola Admin Parah
SORANA.CO.ID-BANDUNG JAWA BARAT:Sungguh mengherankan jika setingkat direktur Utama (Dirut) PT KAI Didiek Hartantyo bisa mengirim surat tanggapan kepada Media Tanpa memperhatikan Tata Persuratan yang lazim berlaku di Indonesia. PT. KAI di Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu BUMN yang besar di negeri ini tentu sudah memahami pengelolaan surat.
Dalam pembuatan surat keluar pasti sudah lengkap dengan kepala surat (bertanggal, bernomor, berstempel, dan telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang).
Pengelolaan surat masuk hingga pembuatan surat keluar. Pengelolaan surat menyurat di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah diatur dalam Buku Pedoman Surat Menyurat PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Jadi pengelolaan surat masuk dan surat keluar suda menggunakan aturan yang berlaku.
Pada tanggal 5 Februari 2024 SKM Demokratis mengajukan surat konfirmasi tertulis yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (persero ). Surat tersebut ditandatangani oleh Tim yang terdiri dari sorana.co.id-sumber tim wartawan Demokratis, Medikom dan Buana Minggu.
Pada 3 Maret 2024 Humas PT Kreta Api Indonesia mengundang Tim Wartawan Demokratis untuk memberikan tanggapan terhadap surat Demokratis. Pada pertemuan itu PT. KAI Ingin menanggapi surat Demokratis secara lisan, tapi tim Demokratis meminta agar tanggapan tersebut dibuat tertulis saja, agar tidak terjadi debat kusir.
Keesokan harinya ketika tim Wartawan menanyakan tanggapan tersebut, pihak PT. KAI mengatakan akan mengirim via Email Demokratis. Dan saat itu juga tanggapan tersebut diterima di Email Demokratis di Kantor Redaksi
Surat tanggapan yang masuk via Email tersebut layaknya surat kaleng, tidak jelas asal usulnya. Karena surat tanggapan tersebut Tanpa memperhatikan Tata Persuratan yang lazim.
Surat tersebut tanpa kepala surat (bertanggal, bernomor, berstempel, dan telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang). Redaksi SKU Demokratis mencurigai surat tersebut bukan dari PT. KAI, tapi surat kaleng yang tidak diketahui asal usulnya.
Surat Konfirmasi tertulis SKU Demokratis ditujukan kepada Direktur Utama PT. KAI (persero), surat tanggapan pun seharusnya ditandatangani Direktur Utama PT. KAI atau setidak tidaknya atas nama Direktur Utama, bukan surat kaleng yang tidak jelas asal usulnya.
Direktur Utama PT. KAI (persero ) Didiek Hartantyo harus menjelaskan apakah surat keleng seperti itu dianggap sah dalam memberikan tanggapan kepada Media. Bukankah itu malah melecehkan Keberadaan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang tercatat sebagai satu dari 19 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk dalam daftar 100 perusahaan terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan perusahaan pada 2023. (sorana.co.id//tim jurnalis)
