DENGGOL Bicara Siapa Dia: Pastikan Pemilu Jujur Dan Adil
SORANA.CO.ID-INDRAMAYU JAWA BARAT: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar webinar dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.Webinar dengan tema Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu berlangsung secara daring, Selasa (3/1/2023).
Bertempat di Indramayu Command Center (ICC), Bupati Indramayu Nina Agustina yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Indramayu Sugeng Heryanto serta turut didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Moh. Iskak Iskandar, dan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Budi Setiawan.
Turut hadir pula Sekretaris Badan Keuangan Daerah Amrullah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Indramayu Edi Kusnaedi serta Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Agus Rohani.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar dalam sambutannya menyampaikan, dukungan terhadap kesuksesan pemilu yang akan digelar pada tahun 2024 merupakan salah satu bentuk dan prioritas kerja dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2023.
“Salah satu prioritas kerja kami di tahun 2023 adalah mendukung kelancaran pemilu tahun 2024,” katanya.Dirinya juga mengingatkan kepada para peserta yang hadir tentang arahan Presiden RI Joko Widodo pada rapat konsolidasi nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu yang lalu.
Arahan Presiden Jokowi guna kelancaran pemilu 2024 adalah memastikan agar pelaksanaan pemilu 2024 diselenggarakan sesuai dengan jadwal dan dilakukan rapat-rapat regular guna mendukung kegiatan tersebut salah satunya adalah webinar ini. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan sejumlah Menteri untuk memberikan dukungan kepada KPU dan seluruh jajaran KPU agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu dengan indikator-indikator yang tersedia.
Penyelenggara pemilu khususnya KPU agar berhati-hati dalam menyelenggarakan pemilu jangan sampai terjadi kesalahan baik itu dalam aspek teknis maupun aspek lainnya yang menjadi isu politik yang tidak terkendali, menyingkat waktu kampanye sehingga lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah yang berlarut-larut di masyarakat.
Kemudian, seluruh aparat negara akan dikerahkan untuk mendukung kelancaran proses produksi hingga distribusi logistik pemilu sampai di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS)“Disini saya ingin mengingatkan kepada peserta terkait dengan arahan presiden RI yang dilakukan dalam konsolnas KPU,” imbuhnya.
Bachtiar menambahkan, dukungan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemilu bersifat mutlak yang diatur dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017.“Bentuk dukungan yang dilakukan pemerintah terkait penyelenggaraan pemilu berupa dukungan anggaran, dukugan sarana dan prasarana, dukungan SDM serta dukungan sosialisasi dan pendidikan pemilih,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Harimurti Wicaksono menuturkan, selain dukungan tersebut, terselenggaranya kelancaran pemilu juga didukung oleh aspek lainnya seperti netralitas baik ASN, TNI maupun POLRI.“Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi netralitas tersebut, beberapa diantaranya adalah kepentingan politik partisan ASN yang punya irisan kekerabatan atau kesukuan dengan calon yang akhirnya melahirkan politik identitas dan masih banyak lagi variabel lainnya,” tuturnya.Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan dukungan terhadap netralitas ASN melalui sosialisasi yang dilakukan terhadap pemerintah daerah dan dinas atas apa saja yang dilakukan oleh ASN untuk menjaga netralitas tersebut sesuai dengan UU dan peraturan yang ada.
Sementara itu Sugeng Heryanto mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Indramayu akan mendukung penuh terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta akan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di tingkat daerah guna mendukung kelancaran pemilu serentak yang akan digelar pada tahun 2024.“Walaupun pemilu masih nanti tahun 2024, tapi untuk tahapannya sudah dimulai. Oleh karena itu kami akan berupaya untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu,” pungkasnya.Source Diskominfo-(sorana.co.id//ras/Ded/shb)
