DENGGOL Bicara Siapa Dia:USUT TUNTAS PENGGUNA ANGGARAN
SORANA.CO.ID-INDRAMAYU JAWA BARAT- Dana Hibah APBD Provinsi Dari Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Rp 300 Juta Tahun Anggaran 2022 diperuntukkan pembangunan dua unit RKB (Ruang Kelas Baru) SMK Widya Utama Tahun Anggaran 2022 di lokasi mangkrak,sampai sekarang bangunan tersebut terlalu belum bisa di tempati siswa untuk ruangan belajar,Selasa (7/3/2023)
Ditemui Kepala sekolah SMK Widya Utama Abdul Rohman, M.Pd menjelaskan pada Wartawan Sorana.co.id ,pakkar.org,Buana Minggu mengakui memang betul SMK Widiya Utama Jln Pahlawan No 45 Indramayu Jawa Barat.kami mendapatkan bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) senilai 300 Juta. Kami sudah membuat 2 ruang kelas baru yang ada di atas ruangan yang sebelum nya sudah ada.Namun pekerjaan nya sampai saat ini belum juga selesai dan akan di selesaikan dalan waktu dekat ini.
Ditambahkan Abdulrohman jumlah Siswa SMK Widiya Utama Kelas X = 50 Siswa Kelas XI = 52 Siswa dan Kelas XII = 87 Siswa Ditambahkan bahwa tim monitoring dan evaluasi dari Disdik Provinsi Jabar Maman Abdulrahman,tegas nya.
Menurut pendapat konsultan Hukum AJII Sabar Sembiring SH seharusnya selesai di bangun Ruang Kelas Baru (RKB) karena anggarannya sudah dibuat dan ditetapkan Rp 300 juta sudah bisa di pakai untuk ruang belajar,Tetapi ini jelas salah peruntukan.
Dugaan tindak pidana korupsi pada bangunan tersebut adalah hanya menambahkan kelas ke samping di atas bangunan yang sudah ada sebelum nya. Padahal yang seharusnya Bangunan itu dibuat dari awal seperti Pondasi dan lain lain ini hanya dilakukan penambahan ruangan di atas bangunan yang sudah ada.
Bantuan yang diterima oleh SMK Widya Utama dinilai tak tepat sasaran. Pasalnya yang seharusnya dibuat ruangan baru ini hanya dibangun di bangunan yang sudah ada sebelum nya. Kepala sekolah Abdul Rohman menegaskan bahwa bangunan ini belum selesai karena tukang nya sedang istirahat. Banprov Disdik tahun 2022 yang diberikan kepada SMK Widyatama seharusnya sudah selesai tahun lalu. Sedangkan saat awak media Sorana mendatangi lokasi tersebut baru dikerjakan perkiraan sekitar 65%. Ini sudah sangat jelas menyalahi aturan.Ujarnya
Diminta apparat penegak hokum APH untuk dapat menindaklanjuti kalau ini dibiarkan akan menjadi contoh buruk kepada sekolah lain yang akan mendapatkan bantuan. Semoga dengan adanya Banprov Disdik Tahun Anggaran 2022 dapat memberikan manfaat bagi sekolah dan bagi para peserta didik.(sorana.co.id//ras/indra)
